KAMPUNG POLITIK

Friday, April 18, 2014

Syariah dan Khilafah Solusi Problematika Ummat

Dunia Islam semakin terpuruk, miskin, terbelakang, terlilit utang, penuh konflik politik dan sosial, serta tergantung terhadap belas kasihan bangsa-bangsa Barat. Berbagai upaya pun dilakukan. Langkah-langkah yang digariskan lembaga-lembaga --Barat termasuk IMF dan Bank Dunia— juga dilaksanakan. Program restrukturisasi ekonomi, proses demokratisasi, dan proses sekularisasi seluruh aspek kehidupan dijalankan atas nama solusi krisis. Namun, alih-alih memecahkan masalah, solusi a la ideologi Barat itu menimbulkan problematika baru yang lebih kompleks. Umat yang sudah lama merasakan beratnya krisis sebagai dampak logis penerapan nota "pemaksaan" (Letter of Intent) IMF serta kurang cakapnya penguasa dalam mengatasi krisis memiliki tanda tanya besar. Apa dan bagaimana solusi sejati mengungguli problematika tersebut? Untuk itu, tulisan ini mengajukan wacana sistem khilafah sebagai solusi atas krisis dan problematika umat.

Ragam Problematika Umat
Banyak sekali problematika yang tengah dihadapi umat. Dalam bidang ekonomi, hampir seluruh negeri Islam masuk kategori dunia ketiga, negeri-negeri miskin. Ketimpangan antara negara-negara maju dengan dunia ketiga sangatlah ironis. Wilayah dunia yang diduduki oleh negara-negara maju sebesar ¼ dunia, namun mereka menikmati 80% penghasilan dunia. Bahkan, 90% industri terdapat di negara-negara utara.
Sungguh menyedihkan, kaum muslimin di negeri-negeri Islam yang sebenarnya kaya-raya justru malah miskin, kualitas sumberdaya manusia relatif rendah, lemah, demikian pula kualitas kesehatannya. Sementara sebagian kecil orang-orang kafir asing maupun domestik hidup di negeri-negeri Islam dengan sejahtera bahkan serba mewah ditopang oleh sistem pembangunan ekonomi kapitalis arahan penjajah. Mereka para kapitalis itulah yang hidup bergelimang kemewahan di atas penderitaan kaum muslimin.
Selain itu, hampir seluruh dunia Islam berutang kepada Barat lewat berbagai lembaga, termasuk IMF. Melalui jalan utang luar negeri inilah negeri-negeri muslim —termasuk Indonesia— dijerat.
Dalam bidang keyakinan, paham-paham yang melumpuhkan ‘aqidah semakin gencar. Juga, di bidang budaya, kehidupan masyarakat muslim menjadi semakin terbaratkan. Sementara itu, dalam bidang politik dan ideologi kaum muslimin tertipu oleh faham nasionalisme yang dianggap sebagai ideologi. Lewat faham nasionalisme yang diinduksikan oleh negara kafir imperialis ke seluruh dunia Islam menjelang perang dunia pertama itu, kaum muslimin terpecah-belah menjadi lebih dari 50 negara dengan kebangsaannya masing-masing.
Akibat nasionalisme itulah, kenapa, misalnya, krisis ekonomi yang menimpa Indonesia selama hampir tiga tahun ini dibiarkan begitu saja oleh penguasa kaum muslimin lain yang kaya, bahkan negara kaya tetangga kita, Brunei Darussalam? Akhirnya, sabda Nabi SAW bahwa umat Islam sebagai satu tubuh itu tidak menjelma dalam realitas.
Tidak berhenti sampai disitu. Persoalan saudara muslim di Palestina, Lebanon, Bosnia, Kosovo, Chechnya, Dagestan, Philipina, Ambon, dan wilayah lainnya belum kunjung terselesaikan. Ringkasnya, sampai saat ini beraneka ragam problematika menghimpit umat Islam sedunia.

Simpul Problema
Semua problematika umat di atas lahir dari pencampakan hukum Allah SWT Dzat Maha Tahu diganti dengan penerapan hukum buatan manusia yang memang serba lemah. Hasilnya, ya, munculnya problematika tadi akibat akar persoalan tak diselesaikan dengan benar. Jadi, seluruh problematika tersebut hanyalah cabang dari problematika utama, yaitu mengembalikan hukum Allah SWT sebagai pemutus segala persoalan hidup umat manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itulah simpul segala problema yang melanda kaum muslimin. Sebab seluruh syariat Allah SWT merupakan obat atas berbagai penyakit yang diderita umat ini (QS. Al Isra 82). Lantas, apa dan siapakah yang menerapkan syariat Islam tersebut ?

Mendirikan Khilafah : Wajib !
Kaum muslimin diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan seluruh hukum Allah SWT dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT berfirman:
"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"(QS. Al Hasyr 7).
Begitu juga firman Allah SWT:

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu". (QS. Al Maidah 49)
Ayat-ayat tersebut merintahkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam segala bidang, aqidah dan syari’ah, baik persoalan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Demikian pula sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya semuanya diperintahkan Allah SWT untuk diatur dengan aturan Islam. Dan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kekuasaan. Padahal, kekuasaan terhadap anggota masyarakat akan ada dengan adanya negara (daulah). Jadi, seperti disimpulkan Imam An Nabhani (Sistem Khilafah hal 2) tuntutan itu merupakan kewajiban untuk mendirikan pemerintahan yang menerapkan hukum syari’at Islam.
Berkaitan dengan hal ini, Abdullah bin Umar meriwayatkan: "Aku mendengar Rasulullah berkata: Barangsiapa melepaskan tangannya dari bai’ah niscaya Allah akan menemuinya di hari kiamat tanpa punya alasan dan barangsiapa mati dan tak ada bai’ah di pundaknya maka mati bagai mati jahiliyah" (HR. Muslim).
Adanya kalimat "bagai mati jahiliyah" dalam hadits tadi menunjukkan bahwa setiap muslim harus mempunyai bai’ah di pundaknya. Selain itu, dalam hadits tadi disebutkan "barangsiapa mati dan tak ada bai’ah di pundaknya" bukannya "barangsiapa mati dan tidak membai’at". Hal ini menunjukkan bahwa yang wajib itu adalah adanya bai’at di pundak. Padahal, baiat baru ada di pundak kaum muslimin kalau terdapat khalifah/imam yang memimpin khilafah. Jadi, yang wajib itu adalah adanya khalifah/ imam melalui tegaknya khilafah. Sabda Rasulullah SAW :
"Barangsiapa membaiat seorang imam, meletakkan tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain hendak merampasnya maka penggallah leher orang itu" (HR. Muslim).

Banyak lagi ayat dan hadits yang berkaitan dengan hal ini.Selain Al Quran dan As Sunnah, Ijma’ Sahabat pun menunjukkan wajibnya menegakkan Khilafah.
Jelaslah, hukum Islam itu ditegakkan melalui Khilafah. Dengan perkataan lain, Khilafah merupakan solusi problematika umat yang wajib ditegakkan oleh seluruh kaum muslimin. Kenyataan sejarah selama lebih dari 1000 tahun menunjukkan bagaimana Khilafah memecahkan berbagai persoalan.

Sekilas Tentang Khilafah

Menurut bahasa, khilafah dapat berarti penguasa agung (Tafsir Ath Thabariy, I, hal. 199), yang mengikuti (Al Qalqashandi, Maatsirul Inafah fi Ma’alimil Khilafah, I, hal. 8), dan pengganti (Lisanul Arab, I, hal. 882). Adapun secara syar’iy, Khilafah Islamiyyah merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia dalam institusi negara internasional yang dipimpin oleh seorang khalifah untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia.
Dengan tegaknya institusi Khilafah Islamiyah, hukum-hukum Allah SWT dijadikan sebagai pemutus perkara sesama warga negara, baik muslim maupun non muslim (ahlu dzimmah). Juga, antara rakyat dengan para penguasa termasuk khalifah sendiri sebagai kepala negara. Dalam sistem khilafahlah supremasi hukum syara’ diterapkan. Hukum-hukum kufur disingkirkan. Allah SWT berfirman:
"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),." (QS. An Nisa 59).
Khilafah juga menyatukan negeri-negeri Islam yang kini terpecah belah menjadi sekitar 50 negara kecil-kecil dan lemah menjadi sebagai satu negara besar khilafah Islamiyah serta mengemban risalah Islam ke seluruh duinia melalui dakwah dan jihad fi sabilillah.

Dalam realitasnya, Khilafah adalah sistem pemerintahan yang tegak di atas empat pilar yang solid. Pertama, kedaulatan di tangan syara’ (QS. An-Nisaa 59). Pemutus halal-haram, baik-buruk, terpuji-tercela adalah hukum syara. Kedua, kekuasaan di tangan rakyat. Lalu rakyat menyerahkan kekuasaan itu kepada seseorang pilihan mereka sebagai khalifah (Lihat Hadist-hadits tentang bai'at khalifah). Ketiga, khalifah yang dipilih dan dibai’at rakyat itu haruslah satu orang saja dan ini merupakan kewajiban kaum muslimin. Keempat, khalifah yang telah dibai’at itulah yang punya hak untuk melegislasi hukum syara’ yang digali oleh para mujtahid sehingga terwujud tertib hukum di masyarakat (Lihat ijma sahabat).

Pencuri Malah Senang Hati DItangkap Polisi

Tidak seperti pencuri pada umumnya, Sentot Slamet Riadi (53), warga Sidotopo Wetan, Surabaya ini malah senang ketika ditangkap polisi.

Apalagi dijebloskan ke dalam penjara, pria yang sudah berulang kali mencuri sepeda angin itu mengaku sangat bersyukur. Alasannya, dia selama ini tinggal sebatangkara karena diterlantarkan anak-anaknya.

Dengan ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara, kakek dua cucu tersebut merasa senang karena bisa punya teman baru di dalam penjara, serta bisa mendapat makan dan minum gratis.

“Malah enak kalau ditangkap polisi. Sudah pasti dikasih makan dan minum, gratis,” kata Sentot di sela menjalani pemeriksaan di Polsek Simokerto, Jumat (18/4/2014).

Sentot sudah empat kali mencuri sepeda angin. Tiga aksi pertamanya di kawasan Kapas Krampung dan Sidotopo berjalan lancar.

Sepeda-sepeda yang dicurinya dijual ke pasar loak di kawasan Gembong dengan harga Rp 200.000 sampai Rp 400.000.

Dalam aksi keempatnya, dia tertangkap saat mencuri sepeda BMX di sekitar Depo Kereta Api Sidotopo, Surabaya. Aksinya tepergok Usman (41), pemilik sepeda asal Jalan Simokerto VII, Surabaya.

Dia diteriaki korban kemudian ditangkap beramai-ramai oleh warga. Kakek ini juga sempat dipukuli warga yang menangkapnya. Lalu diserahkan ke polisi.

Di kantor polisi, Sentot mengakui semua perbuatannya. Alasannya, dia butuh uang untuk makan. Hasil penjualan sepeda curian itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Memang sepeda hasil curian saya jual di Gembong. Uangnya untuk kebutuhan sehari-hari,” jawabnya.

Kanit Reskrim Polsek Simokerto AKP M Aroby mengakui bahwa dalam pemeriksaan tersangka memang merasa senang setelah tertangkap.

“Dia mengaku mencuri untuk kebutuhannya. Dan dia juga ingin tertangkap supaya tidak kesulitan lagi mencari makan,” katanya.

Namun polisi masih tidak mudah percaya begitu saja. Petugas mengaku berupaya melakukan pendalaman atas perkara ini.

Bisa saja ungkapan itu hanya alibi tersangka setelah aksinya tertangkap dan dia harus mendekam di dalam penjara.

Sumber : kompas

Komentar :
Inilah Bukti Ketika hukum tak mampu membuat efek jera bagi pelakunnya. Berbeda dengan hukum Islam yang memiliki fungsi zawabir (penebus) dan zawajir (pencegahan) sehingga akan dapat menimbulkan rasa adil dan aman di tengah tengah masyarakat.

Wednesday, April 16, 2014

Politik Dalam Perspektif Islam

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafus shalih dikenal istilah siyasah syar’iyyah, misalnya. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, siyasah berakar kata sâsa-yasûsu. Dalam kalimat sâsa addawabba yasûsuha siyâsatan berarti qâma’alaihâ wa râdlahâ wa addabahâ (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sâsa al amra artinya dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara). Begitu juga bila dikatakan : sistu ar ra’yyata siyâsatan artinya adalah amartuhâ wa nahaituhâ, yakni ra’aitu syu-unihâ bil awâmiri wan nawâhi. Dalam bahasa Indonesianya berarti saya mengurusi gembalaan, saya memerintah dan melarang gembalaan, yakni saya mengurusi urusan-urusannya dengan perintah dan larangan (Lihat kamus Al Muhith (Arab ke Arab) dan Al Munawwir (Arab ke Indonesia) tentang sâsa).

Jadi, asal makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politisi (siyâsiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulul amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan: ‘Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya ngengat (sûsah)’, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pengadaban (ta`dib). Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (kufran bawâhan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim)

Pada kesempatan lain, Rasulullah ditanya tentang jihad apa yang paling utama, Beliau mejawab: “Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa durhaka.” (HR. Ahmad).

Sayangnya, realitas politik demikian menjadi pudar saat ini, yakni saat dimana kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik. Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman, pengkhianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak mempengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebathilan (Lihat Az Zain, As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah, hal. 31-33).

Bak pisau bermata dua, propaganda tadi benar-benar bermaksud ganda: mencampuradukkan pemahaman yang benar dan bathil (salah). Benar, dikarenakan seorang muslim mutlak harus menjadi muslim yang melaksanakan Islam secara sempurna dan menyeluruh, jauh dari segala perkara yang bertentangan dengan hukum-hukumnya baik di dalam urusan pribadinya maupun dalam interaksi-interaksi umum dengan sesama manusia. Setiap muslim sungguh tidak diperbolehkan Islam untuk melakukan kedustaan, kezhaliman, pengkhianatan, menipudaya rakyat serta menyerukan aqidah dan syariat selain Islam seperti yang dilakukan oleh kalangan sekularis. Tetapi juga bathil, dikarenakan propaganda tersebut melarang muslim yang terikat dengan hukum syara dan paham akan agamanya mengambil peran dalam memperbaiki masyarakat dengan dasar hukum-hukum Islam. Padahal, seperti disebut dalam hadits-hadits terdahulu, hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Begitu pula propanda itu digunakan untuk menutup-nutupi kesesatan dan penyesatan mereka dari mata masyarakat umum.

Karenanya, kewajiban orang yang sekarang masih saja menyerukan penjauhan Islam dari persoalan politik dengan bersandar pada argumentasi tadi semestinya adalah menyerukan — bila mereka benar-benar jujur— pelurusan penyelewengan dalam persoalan dan makna politik serta memperbaiki kebengkokan yang ditempuh para politisi dewasa ini. Selain itu, harus pula politik dikembalikan pada aturan-aturan Islam hingga politik kembali kepada maknanya yang mulia, yakni mengatur, memperbaiki, mengurusi, dan memberi petunjuk. Dengan demikian, muslim yang berkecimpung dalam duni perpolitikan berarti muslim yang harus mengatur, memperbaiki dan mengurusi urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam, dan memberi petunjuk Islam kepada masyarakat.

Dalam pernyataan lain, politiknya seorang muslim adalah menerapkan dan menegakkan ajaran Islam dalam segala aspeknya. Bila tidak demikian dan tetap menjauhkan Islam dari politik berarti pertama, mereka telah menyimpang dari perintah Allah SWT untuk mengurusi dan memperhatikan urusan kaum muslimin; kedua, melegalisasi bahwa politik itu seperti apa yang digambarkan ideologi kapitalisme dan sosialisme padahal politik demikian adalah politik yang bertentangan dengan politik Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW; ketiga, melarang sesuatu yang merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, semestinya sikap yang diambil bukannya mengasingkan Islam dari politik atau politik tidak diatur oleh ajaran Islam melainkan justru menggunakan Islam untuk mengatur dan memelihara urusan masyarakat, Islamlah satu-satunya sumber politik bagi seorang muslim seperti diteladankan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, politik atas dasar ajaran Islam adalah mengimplementasikan seluruh hukum-hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan.

Tuesday, April 15, 2014

Popularitas Palsu Jokowi

Setelah kesuksesan politik pencitraan ala SBY sepuluh tahun lalu, kini muncul politik pencitraan gaya baru. Kali ini melibatkan dukungan masif semua media baik cetak, elektronik, online, maupun sosial.
Adalah jokowi yang digadang-gadang untuk jadi presiden dan diblow-up habis-habisan oleh media-media mainstream. Dukungan secara masif itu bisa dibilang tidak wajar karena jokowi yang adalah seorang muslim justru tidak “laku” di media Islam seperti voa-islam, arrahmah, suara-islam, dll. Bukankah kalau seorang muslim sangat luar biasa dalam memimpin, maka media-media muslim justru akan ikut memberitakannya dengan bombastis? Tapi bukannya diberitakan secara bombastis, jokowi justru diberitakan secara negatif di media-media muslim tersebut.

Keanehan ini ditambah dengan adanya informasi bahwa kebanyakan media mainstream terindikasi dibayar untuk pencitraan jokowi. Menurut informasi, media-media tersebut adalah:
1) First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yg terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal jutaan dollar kepada timses capres Demokrat Bill Clinton untuk pemenangan Clinton pada pemilihan Presiden AS. Uang sumbangan James Riady cs itu kemudian terbukti berasal dari China Global Resources Ltd, sebuah perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).
2) Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita. Chairul Tanjung hanya dipinjam nama dan bertindak untuk dan atas kepentingan Antony Salim (Salim Grup).
3) Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS untuk mempromosikan Jokowi dan Ahok. Diprediksi menjelang masa pilpres 2014, Kompas dan Gramedia Grup akan habis – habisan mendukung Jokowi – Ahok karena sejalan dengan misi medianya, pelemahan Islam di Indonesia.
4) Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak. Namun, dipastikan jika Dahlan Iskan mau sebagai capres, Jawa Pos Grup tidak akan terlalu mendukung Jokowi kecuali mendapat permintaan khusus dari Chairul Tandjung, tokoh yang merekomendasikan Dahlan Iskan ke Presiden SBY untuk ditunjuk sebagai Menteri BUMN tahun 2011 lalu.
5) Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
6) Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yg orbitkan Jokowi dengan penghargaan “10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hanya karena bisa pindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL), itu pun dilakukan setelah hampir setahun bolak balik mengunjungi dan mengundang PKL makan bersama. Fakta terakhir, PKL Solo kembali ke lokasi awal sebelum pindah karena di tempat baru dagangan mereka tidak laku.
7) Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan). Alwi Hamu juga merupakan patner bisnis Dahlan Iskan di media dan PLTU Embalut, Kaltim yang sarat korupsi itu.
8) Metro TV, tidak tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar. Sejak dapat bisnis iklan dari Konglomerat – konglomerat pendukung Jokowi, Metro TV jadi corong nomor satu Jokowi, disamping jadi corong kampanye dan pencitraan Dahlan Iskan yang memberikan kontrak iklan luar biasa besar dari BUMN – BUMN kepada Metro TV.
9) SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady. Dukungan promosi dan kampanye yang diberikan untuk Jokowi gratis alias tanpa bayaran, meski diduga sebenarnya sudah mendapatkan imbalan dari dana pemenangan Jokowi yang telah terkumpul puluhan triliun dari sumbangan para konglomerat hitam Indonesia.
10) Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%, dan masih melihat perkembangan situasi dan kondisi politik nasional mengingat Aburizal Bakrie masih berstatus Ketum Golkar dan kandidat capres.
11) Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Lihat saja di sini. Bahkan di twitter juga mulai ada akun relawan yang berusaha menjelaskan dengan kata-kata manis mengenai tingkah-polahnya yang anomali pada tiap akun yang berkomentar negatif. Rumornya ia memiliki buzzer sebanyak 1500-2000an yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media . Buzzer adalah semacam pasukan bayaran online, yang siap menjaga reputasinya di internet dengan cara menyusup di berbagai forum dan kolom komentar untuk mendongkrak citranya. Para buzzer bayaran ini akan berkomentar positif tentangnya dan menyerang habis-habisan mereka yang tidak melihatnya sebagai “dewa”. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya.

Banyak akun palsu pembela Jokowi di sosial media. Untuk mendeteksi akun pembela Jokowi palsu tidak sulit. Salah satunya, banyak hal yang disampaikan sangat tidak masuk akal.
Begitu disampaikan Praktisi Teknologi Informasi, Chafiz Anwar, ketika dihubungi wartawan, Jumat (1/11/2013).
Chafiz mengatakan ciri-ciri akun palsu yang digunakan, segi jumlah komentar melalui media sosial yang serentak menyerang ataupun membela Jokowi. Padahal, hal itu tidak mungkin dilakukan pemilik akun asli secara bersamaan.

“Tidak mungkin komentar ribuan sekaligus dilakukan oleh pemilik akun asli,” katanya.
Ciri lainnya yang juga mudah dianalisa, menurut Chafiz, adalah dengan membandingkan jumlah pembaca dan jumlah komentarnya. Untuk masalah Jokowi misalnya jika ada yang mengkritiknya di sebuah media online dan kemudian langsung ada serangan dari ribuan orang seperti itu pernah dialami terakhir oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf dan itu bisa ditegaskan kepalsuannya.

“Coba saja bayangkan berita yang mengkritik di sebuah media online itu. Baru beberapa saat tayang langsung yang komentar ribuan, itu sangat tidak mungkin. Kalau bukan sebuah tim yang mengerjakannya yang bisa saja terdiri dari puluhan orang,” tambahnya.
Yang paling mungkin kata dia lagi, yang baca satu orang tapi orang ini memegang ratusan akun. Hal ini bisa dilihat jelas dari komentar-komentar pendukung Jokowi.

Ciri lainnya yang juga bisa diliat adalah ketidakjelasan identitas para pemain akun ini. Biasanya mereka kata Chafiz, menggunakan nama-nama palsu dan foto-foto palsu atau menggunakan gambar kartun.
“Yah satu orang kan gak mungkin punya 10 akun dengan nama sama dan foto yang sama.Sementara dari mereka satu orang minimal bisa memiliki 100 akun,” kata Chafiz.
Mereka jelasnya lagi menggunakan mesin pendeteksi dengan keyword-keyword tertentu.
“Misalnya kalimat Jokowi belum pantas jadi presiden.Mesin mereka ini berjalan seperti halnya mesin pencari google,begitu mesin mendeteksi ada kalimat atau kata tertentu yang dimasukkan,mereka akan bergerak cepat dan membalas kalimat-kalimat tersebut,” tegasnya.
Terakhir dirinya mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan settingan provokasi maupun ajakan yang mereka mainkan,karena itulah tujuan mereka. Masyarakat jangan sampai terperdaya oleh provokasi mesin yang mereka mainkan.
“Pilih saja dengan cerdas dengan menelusuri rekam jejak para kandidat calon presiden.Jangan percaya dengan permainan seperti ini,”tandasnya.

Dibalik Pencitraan Jokowi

Melacak Jejak Stan Greenberg – James Riady Dibalik Jokowi: Rekayasa Popularitas Elektabilitas Palsu Jokowi Terbongkar
ASATUNEWS – Fenomena melejitnya popularitas dan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), ke puncak teratas mayoritas hasil survey, poling, jajak pendapat dan liputan media massa yang luar biasa terhadapnya menimbulkan pertanyaan besar sebagian orang yang melihat banyak keganjilan (anomali) di sekitar Jokowi.

Liputan media bagai tak pernah henti menyiarkan segala aktifitas Jokowi. Berbagai event (kegiatan) terlihat begitu nyata diskenariokan untuk kepentingan peliputan Jokowi dan mendorong popularitasnya hingga ke titik tertinggi. Tidak cukup sampai di situ, ‘pasukan khusus’ di dunia maya (blog, socmed, artikel – artikel di media online, dan seterusnya) seolah – olah beroperasi 24 jam untuk mengkampanyekan sosok Jokowi. Tugas tambahan ‘cyber army’ ini adalah membantai/menyerang siapa saja yang memberikan penilaian miring atau mengkritik Jokowi.
Secara umum, popularitas dan elektabilitas Jokowi adalah rangkaian kegiatan Jokowi yang didukung oleh peliputan media yang masif, intensif dan sistematis. Diperkuat dengan komentar - komentar dari akademisi /pengamat kelompok tertentu yang merupakan bagian dari tim sukses Jokowi. Dalam setiap kegiatan Jokowi tidak lupa dikerahkan tim khusus yang ‘memeriahkan dan memberi kontribusi positip’ terhadap kegiatan tersebut.

Sebagai gubernur, Jokowi lebih banyak diarahkan untuk membuat program – program yang bersifat populis dengan menyelenggarakan acara – acara pesta, perlombaan, mengundang selebritis kelas dunia, kunjungan – kunjungan langsung ke masyarakat kelas bawah (blusukan), pemberian sumbangan dalam bentuk uang dan lainnya kepada warga miskin, dan seterusnya.
Semua kegiatan Jokowi tersebut, yang sebagian besar menggunakan uang negara (APBD DKI), lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pribadi Jokowi dari pada kepentingan negara, rakyat atau pemerintah DKI Jakarta. Acara seperti Festival Keraton Sedunia, perayaan ulang tahun Kota Jakarta, perayaan tahun baru, dan berbagai festival atau pesta rakyat yang menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta tetapi tujuan utamanya adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi Jokowi dan timsesnya untuk melambungkan nama Jokowi melalui liputan – liputan semua jenis media yang sudah dipersiapkan timses Jokowi.
Penciptaan atau rekayasa popularitas Jokowi ini dilakukan oleh sebuah tim konsultan politik yang luar biasa, berbiaya sangat mahal dan bekerja untuk waktu yang cukup lama, terhitung sejak awal persiapan Pilkada DKI Jakarta awal tahun 2012 sampai masa pemilihan presiden Juli 2014.
Pola atau bentuk kampanye terselubung yang dilakukan timses Jokowi ini merupakan karya Stanley Greenberg, konsultan politik paling terkemuka di dunia yang telah berhasil memenangkan 11 kepala pemerintahan (presiden / perdana menteri), ratusan anggota kongres, senator dan gubernur di Amerika Serikat, serta konsultan pencitraan dan politik untuk berbagai perusahaan multinasional raksasa (British Petroleum, Mosanto dan lain – lain).

Keterlibatan Stanley ‘Stan’ Greenberg dalam tim sukses dan tim politik Jokowi tidak dapat dipisahkan dari sosok James Riady, konglomerat pemilik Lippo Grup dan First Media Grup. James Riady dan Stan Greenberg merupakan dua tokoh yang sama-sama sahabat baik mantan presiden AS, Bill Clinton. James Riady dan Stan Greenberg adalah dua tokoh yang sangat berjasa mengantarkan Bill Clinton terpilih sebagai Presiden AS pada pemilihan presiden 1992 dan 1996. Keduanya juga tercatat sebagai anggota organisasi elit, Arkansas Connection.

Arkansas Connection adalah sebuah organisasi non formal yang merujuk pada sebuah kelompok terbatas, umumnya terkait pada daerah asal dan masa lalu Bill Clinton sebagai Jaksa Agung dan Gubernur Arkansas. Kelompok elit yang dijuluki sebagai Arkansas Connection ini adalah kelompok orang yang sangat berkuasa di Partai Demokrat AS dan memiliki akses luar biasa terhadap pemerintahan AS sekarang ini di mana Barrack Obama menjadi Presiden. Arkansas Connection merupakan mentor atau pembimbing Obama sejak awal masa pemilihan presiden tahun 2008 sampai terpilihnya kembali Obama pada pilpres 2012. Arkansas Connection diketahui banyak memberikan saran dan nasihat dalam setiap keputusan dan kebijakan Obama sebagai presiden AS.

Hubungan James Riady dan Obama selain ditautkan oleh Arkansas Connetion dan Clinton, juga hubungan historis Obama dengan Indonesia. Ayah tiri dan saudara – saudara tiri Obama adalah warga negara Indonesia. Obama sendiri masa kecil pernah di Indonesia, bahkan pernah bersekolah di SD Menteng, Jakarta Pusat.

James Riady sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo atau kerap dipanggil Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan tertentu terhadap Jokowi yang ia dorong agar terpilih menjadi Presiden RI dalam pemilihan 9 Juli 2014 mendatang.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana besar (grand scenario) James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendapatkan bantuan sepenuhnya dari mentornya, Antony Salim. Meski tidak secara langsung atau terbuka, Antony Salim membantu James Riady melalui tangan Chairul Tanjung, proxy (kuasa bisnis) Antony di Bank Mega dan
Trans Corporation. Melalui bantuan Antony Salim, ratusan organisasi relawan Jokowi di seluruh Indonesia dibentuk dan dibiayai Chairul Tanjung dan/atau Trans Corp.

Antony Salim adalah putra Liem Sioe Liong atau Sudono Salim (almarhum), taipan terkaya di Indonesia yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Grup Salim menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, yang memberikan begitu banyak kemudahan dan konsesi terhadap Sudono Salim/Grup Salim.
Hubungan Presiden Soeharto dan Sudono Salim merenggang ketika Sudono Salim sebagai pemimpin para konglomerat Indonesia yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulia menolak permintaan Soeharto untuk memberikan sumbangan sekitar 2,5% dari laba bersih perusahaan milik para konglomerat yang rencananya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan dan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan usaha menengah kaum pribumi Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum nonpribumi yang mendominasi sektor ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.

Antony Salim adalah mentor atau pembimbing James Riady. Dalam tradisi Cina, Antony Salim adalah “toako” bagi James Riady, sebagaimana ayahnya, Muchtar Riady, mantan Direktur Utama Bank BCA (milik Grup Salim), yang juga direkrut dan dibina Sudono Salim (ayah Antony Salim).
Antony Salim dan James Riady disinyalir sebagai inisiator yang mengumpulkan seluruh konglomerat Cina Indonesia untuk bersatu-padu menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendatang, dengan mengumpulkan dana bagi pemenangan Jokowi, menyiapkan jaringan media, memanfaatkan jaringan Cina internasional, meminta Stanley Greenberg menyusun strategi pencitraan untuk melambungkan popularitas dan elektabilitas Jokowi, dan lain – lain.

Pertemanan akrab James Riady, konglomerat Indonesia, putra Muchtar Riady (mantan Direktur Utama Bank BCA dan pendiri Grup Lippo) dengan William Jefferson Clinton alias Bill Clinton dimulai dari kunjungan Sudono Salim (ayah Antory Salim) dan Muchtar Riady ke Little Rock City, ibu kota negara bagian Arkansas, Amerika Serikat, pada tahun 1984.
Kunjungan kedua taipan Indonesia ke Little Rock City pada tahun 1984 itu disebut-sebut bertujuan mencari sebuah bank yang dapat dibeli sebagai wujud rencana perluasan bisnis Grup Salim/Bank BCA di AS. Menurut laporan penyelidikan gabungan Kongres dan Senat AS, alasan yang dikemukakan kedua taipan Indonesia itu sangat absurd dan tidak dapat diterima logika, karena Little Rock City bukan merupakan salah satu kota keuangan atau kota bisnis di AS.
Laporan penyelidikan Kongres dan Senat AS terkait skandal sumbangan haram Grup Lippo untuk tim sukses Presiden Bill Clinton (Lippogate) lebih lanjut menjelaskan alasan sebenarnya dari kedatangan Liem Sioe Liong dan Muchtar Riady ke Little Rock City adalah untuk menjalankan misi khusus, yakni mendekati Bill Clinton yang saat itu sudah disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan atau calon Presiden AS di masa mendatang.

Sebagaimana James Riady, Muchtar Riady disebut terkait erat dengan badan intelijen Cina, sesuai berbagai hasil penyelidikan pihak berwewenang AS yang membongkar sumbangan haram dari Grup Lippo kepada tim sukses Bill Clinton.
Pada tahun 1986, James Riady ditugaskan ayahnya untuk mengelola Worthen Bank di Little Rock City, Arkansas, dengan tugas khusus melakukan pendekatan pribadi kepada Keluarga Clinton. Bill Clinton adalah Presiden Ke-42 Amerika Serikat. Ia menjabat dua kali masa jabatan periode 20 Januari 1993 hingga 20 Januari 2000. Sebelum terpilih menjadi presiden, Clinton selama sekitar 12 tahun adalah Gubernur Arkansas, yang ke-40 dan ke-42. Istrinya, Hillary Rodham Clinton, adalah senator dari daerah pemilihan New York.
Pada 1976, Clinton terpilih sebagai Jaksa Agung Arkansas dan menjadi gubernur pada negara bagian tersebut pada 1978. Setelah gagal dalam usahanya mempertahankan posisi tersebut, ia berhasil mendapatkannya kembali empat tahun kemudian, 1986, dan terpilih kembali menjadi Gubernur Arkansas sampai tahun 1990. Ia kemudian berhasil mengalahkan Presiden George Bush serta kandidat independen, Ross Perot, pada pemilihan presiden 1992.

Selama 1986-1990 James Riady menjalin hubungan erat dengan Bill dan Hillary Clinton sehingga berhasil menyusup ke jantung kekuasaan Amerika Serikat di Gedung Putih ketika Clinton terpilih menjadi Presiden AS pada tahun 1992 dan terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1996. James Riady terkenal namanya ke seluruh dunia ketika skandal politik sumbangan uang haram ke tim sukses Bill Clinton terbongkar, hanya beberapa saat setelah Bill Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya (1996). Skandal itu kemudian dikenal dengan nama “Lippogate”.
Hasil temuan penyidik pada Lippogate sangat mengejutkan rakyat Amerika Serikat karena terbukti uang haram jutaan dolar AS yang disumbangkan James Riady dan teman-temannya, terutama oleh John Huang (mantan Vice President Bank Lippo di Amerika Serikat), ternyata sebagian besar berasal dari China Resources Corporation (CRC), sebuah perusahaan berbadan hukum Hong Kong yang merupakan perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).
Nama Lippo dan James Riady pertama sekali mendunia disebabkan terbongkarnya kasus sumbangan haram untuk dana kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pada tahun 1996, tidak lama setelah Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk periode kedua.

Skandal Lippo atau Lippogate berawal pada tahun 1995, ketika Clinton merasa sangat khawatir dengan pemilihan presiden mendatang. Partai Demokrat telah hancur total sesuai hasil pemilihan DPR dan Senat pada pertengahan tahun 1994. Partai Republik berhasil menguasai DPR dan Senat untuk pertama kalinya sejak 1954. Tidak hanya itu, Partai Demokrat tengah menghadapi masalah serius dalam mengembangkan penggalangan dana publik untuk Partai Demokrat dan tim sukses Bill Clinton.
Para pengamat politik bahkan mempertanyakan secara terbuka, apakah Clinton relevan mengikuti debat capres pada musim kampanye pilpres mendatang. Kekalahan di pilpres tahun 1996 tampaknya tak terelakkan lagi bilamana merujuk pada bencana besar partainya yang dialami pada pemilihan anggota DPR dan Senat tahun 1994.
Kinerja buruk pada tahun 1994 yang ditampilkan partai, telah menjadikan Tim konsultan yang telah membawanya ke kemenangan pada tahun 1992 sebagai sasaran kekecewaan dan kambing hitam.
Clinton memutuskan mengambil strategi radikal dalam kampanye pilpres 1996. Untuk mendukung strategi itu, Clinton membutuhkan banyak uang tunai dan ia akan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar secepatnya.

Gedung Putih sangat serius membahas tentang penggalangan dana untuk mendukung strategi Clinton tersebut. Semua pihak akan dilibatkan dalam penggalangan dana, termasuk presiden dan istrinya, Hilary Clinton; wakil presiden, dan; seluruh staf mereka.
Namun, Demokrat menghadapi kebuntuan dari mana sumber untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu sangkat singkat. Partai Demokrat tidak lagi menguasai mayoritas Kongres sehingga tidak akan mudah mengumpulkan dana dari kelompok-kelompok kepentingan yang menginginkan akses dan bantuan dalam proses legislasi.
Akhirnya rencana baru dicanangkan. Partai Demokrat akan mengembangkan rencana kreatif untuk memperluas target donatur. Jenis baru dari konstituen yang sebelumnya tidak diperhatikan akan didekati dan dimaksimalkan. Kelompok-kelompok seperti Asia-Amerika dan perusahaan asing yang punya cabang/perwakilan di AS akan digarap. Sumber daya mereka akan mendanai upaya pemilihan kembali Clinton.

Selama 10 bulan, Clinton menghadiri 237 acara pengumpulan dana dan mengumpulkan total US$ 119.200.000! Jumlah ini lebih dari dua kali jumlah pengumpulan dana Presiden Bush yang diselenggarakan pada tahun 1992. Clinton akan berhasil dalam upaya penggalangan dana dan menang pemilihan ulang atas rivalnya dari Partai Republik Robert “Bob” Dole.
Namun ternyata, dalam proses penggalangan dana yang sukses itu, kemudian terbongkar skandal sangat memalukan, yakni Partai Demokrat dan Presiden Bill Clinton terbukti telah menerima donasi/sumbangan yang berasal dari sumber ilegal. Skandal ini kemudian terkenal ke seluruh dunia dengan nama Lippogate (skandal Lippo).
Terbukti, untuk melaksanakan rencananya menggalang dana kampanye, Clinton meminta bantuan ke sejumlah teman lama dari negara bagian Arkansas, di antaranya adalah James Riady, pemilik Worthen Bank, sebuah bank kecil di Little Rock City, yang telah menjadi teman lama keluarga Clinton.
Perusahaan Riady adalah bagian dari kerajaan dunia bisnis yang beroperasi di bawah nama Grup Lippo. Bisnis Lippo mengkhususkan diri pada sektor perbankan, realestat, energi, dan sejenisnya itu dikendalikan oleh ayahnya, Mochtar Riady, seorang bankir dan konglomerat terkemuka Indonesia.
Salah satu eksekutif yang bekerja pada James Riady bernama John Huang, 51 tahun. John Huang lahir di Cina pada tahun 1945 dan keluarga Huang telah bermigrasi ke Taiwan pada tahun 1949 ketika komunis mengambil alih Cina Daratan. Ayah John Huang adalah seorang jenderal Cina nasionalis. Huang lulus dari Tatung Institute of Technology pada tahun 1967 dan menjabat sebagai letnan di Angkatan Udara Taiwan. Ia pindah ke Amerika pada tahun 1969 dan memperoleh gelar master dalam bisnis dari University of Connecticut. Huang menjadi warga negara AS melalui naturalisasi tahun 1976.
Karir Huang dimulai sebagai trainee di sebuah bank di Washington, DC. Lalu menjadi asisten wakil presiden. Pada tahun 1985, Huang direkrut James Riady sebagai Wakil Dirut Eksekutif Divisi Lippo di Hong Kong. Setahun kemudian, ia pdiangkat menjadi Presiden dan Chief Operating Officer Bank Lippo di Los Angeles, AS.

Dalam berbagai kesempatan, Huang selalu ingin meningkatkan pengaruh politik dari warga Asia-Amerika. Huang melihat, Asia-Amerika dapat meningkatkan pengaruh Asia-Amerika di tingkat politik lokal, tapi tidak signifikan pengaruhnya dalam politik nasional.
Sebelumnya, dalam kontes presiden tahun 1992, Huang menyelenggarakan sebuah acara penggalangan dana yang sangat sukses untuk Clinton di California, yang meraih US$ 1,25 juta dari komunitas Asia-Amerika di Los Angeles. Ini adalah pertama kalinya Asia-Amerika sangat aktif dalam politik kontes Presiden AS.
Pada tahun 1994, setelah menerima bonus US$ 879,000, Huang keluar dari Grup Lippo untuk mengisi posisi strategis di Departemen Perdagangan AS. Ia adalah pejabat pemeritah Amerika-Asia yang menduduki posisi tertinggi.

Di Departemen Perdagangan AS, Huang menjabat sebagai deputi menteri untuk kebijakan ekonomi internasional. Dari pekerjaan itu, Huang memiliki akses ke sarana komunikasi kedutaan, laporan intelijen, dan informasi yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan perdagangan AS yang bersifat rahasia, termasuk dalam hal mewakili pemerintah AS untuk bernegosiasi, diskusi tentang sanksi perdagangan dan kegiatan dengan pemerintah asing, dan seterusnya.
Pada beberapa kesempatan, Huang dan James Riady sering melakukan pertemuan pribadi dengan Presiden Clinton di Gedung Putih. John Huang diketahui telah mengunjungi Gedung Putih 52 kali.
Kampanye Presiden Tahun 1996
Pada Desember 1995, Huang pindah mengisi posisi eksekutif penggalangan dana pada Komite Nasional Partai Demokrat (DNC). Segera setelah bergabungnya Huang, kontribusi/sumbangan ke DNC meningkat secara luar biasa.

Sebuah perusahaan Korea Selatan yang disebut Cheong Am America, Inc menyumbangkan US$ 250.000. Sebuah acara di sebuah kuil Buddha mengumpulkan US$ 140,000. Sebuah pasangan Indonesia memberikan US$ 425.000 kepada DNC. Pada Juli 1996, dalam acara pengumpulan dana untuk Clinton di Los Angeles, Huang meraih setengah juta dolar AS.
Presiden Clinton berterima kasih secara terbuka dan mengakui kesuksesan John Huang di DNC. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman lama saya, John Huang, untuk menjadi sangat efektif. Terus terang, ia telah menjadi begitu efektif. Saya apresiasi kepada Anda semua agar memberi pujian untuk Huang malam ini,” kata Clinton memuji Huang. Dalam waktu singkat dan tanpa pengalaman substansial di daerah penggalangan dana politik, Huang telah meraih beberapa juta dolar AS.

Keterlibatan James Riady, Antony Salim, dan para konglomerat Cina Indonesia sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo (Jokowi) dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu dimulai saat Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, menyetujui Jokowi diusung PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menggantikan Mayor Jenderal TNI (Purn) Adang Ruchiatna, yang semula diunggulkan.
Jokowi semula direncanakan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah bersaing dengan Bibit Waluyo yang kembali diusung Partai Demokrat. Persiapan untuk pencalonan Jokowi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah sudah lama dilakukan, terutama melalui pencitraan-pencitraan Jokowi yang dipublikasikan luas dan masif oleh media-media dan akun-akun di sosial media. Pada tahap awal ini, ada peran besar konglomerat Edward Suryajaya (anak pendiri Astra, konglomerat Indonesia, William Suryajaya), Lukminto (pengusaha pemilik PT Sritex Solo), Imelda Tio (pengusaha properti dan pemilik Paragon/Grup Sun Motor).
Hubungan keluarga antara Edward Suryajaya dengan James Riady mengantarkan nasib Jokowi ke tangan kelompok James Riady. Setelah terjadi perubahan terhadap rencana Jokowi tadi, James Riady mempersiapkan sebuah rencana besar: Jokowi akan diplot sebagai calon presiden setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tim besar untuk pemenangan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta sekaligus di pemilihan Presiden Indonesia pada Juli 2014 dibentuk.

Tidak tanggung-tanggung, James Riady mengonsolidasikan kekuatan untuk memenangkan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pemilihan Presiden 2014. Stanley Benhard Greenberg, teman karibnya di Arkansas Connection, diminta terlibat penuh mendukung Jokowi sebagai Presiden Indonesia.
Pembentukan Jaringan Sosial Media Volunteer (Jasmev) dipimpin Kartika Djoemadi, seorang paktisi “spin doctor” atau pemutar isu di dunia maya. Ribuan tenaga honorer direkrut khusus untuk bertugas menjalankan puluhan ribu akun di sosial media (Facebook, Twitter, dan lain – lain).
Di luar Jasmev yang bekerja 24 jam, dengan tiga shift itu, James Riady dan teman-temannya juga mengonsolidasikan kekuatan jaringan media yang mereka miliki serta menyewa (kontrak) media-media lain untuk membantu pembentukan citra dan elektabilitas Jokowi, mulai dari Pilkada DKI Jakarta sampai Pemilihan Presiden 2014. Semua disusun secara rapi dan canggih sehingga berhasil membentuk opini dan persepsi palsu seolah-olah Jokowi adalah calon pemimpin terbaik yang dimiliki Indonesia.
James Riady dan Antony Salim selaku “mastermind” di balik pencapresan Jokowi ini belum diketahui maksud dan tujuannya. Diduga, mereka ingin menciptakan presiden boneka yang berada di bawah kendali mereka.

Untuk jaringan militer (TNI) dan purnawairawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Abdul Mahmud Hendro Priyono, Jenderal Luhut Panjaitan (mantan Menteri Perindustrian dan Dankodiklat TNI AD), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (mantan Menteri Perhubungan dan Ketum PSSI), dan sejumlah purnawirawan jenderal lain direkrut untuk membantu kemenangan Jokowi.
Untuk pembiayaan rencana mereka memenangkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia, semua sumber daya mayoritas konglomerat Cina Indonesia, konglomerat-konglomerat buronan kasus korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), bantuan dari China Connection dan Arkansas Connection dipadukan untuk menyokong rencana besar itu. Termasuk bantuan dana dari perusahaan besar (konglomerasi) yang sering dikumpulkan, di antaranya melalui pertemuan rahasia sekitar 50 pengusaha besar Cina di Panini Cafe, Setiabudi Building, Jakarta Selatan, pada pertengahan September 2012 lalu.
Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia yang dikoordinasi oleh James Riady untuk mendudukan Jokowi sebagai Presiden Indonesia bukan tanpa halangan. Perhimpunan Masyarakat Tionghoa Indonesia (INTI) menolak bergabung dengan kelompok James Riady karena mempertimbangkan potensi bahaya besar yang akan terjadi jika Jokowi dipaksakan menjadi presiden: dikhawatirkan mayoritas rakyat Indonesia ketika menyadari konspirasi ini akan marah besar dan berbalik memusuhi kelompok minoritas yang dituding sebagai dalang dari penciptaan Jokowi sebagai presiden boneka. INTI menyadari betapa besar bahaya dari konspirasi politik yang dimainkan mayoritas konglomerat Tionghoa jika rakyat Indonesia pada akhirnya tidak dapat menerima perbuatan kelompok James Riady yang dianggap telah menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia.

Mereka inilah yang dijuluki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai penumpang gelap di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu. Julukan itu dinilai sangat tepat karena mereka mendompleng figur Jokowi, yang merupakan kader PDIP, untuk menggapai tujuan pribadi dan golongan mereka di Indonesia.
Demi mendorong popularitas Gubernur DKI Jakarta sampai ke titik tertinggi, segala cara dilakukan oleh Stanley Bernard ‘Stan’ Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu – pilpres nomor wahid di dunia, yang ternyata terbukti selama ini bertindak sebagai ‘sutradara atau otak’ di balik rekayasa pencitraan dan melambungnya popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir.

Dengan berdalih menampilkan hasil penelitiannya, Stan Greenberg, Ketua Korps Demokrat Amerika Serikat (AS), sahabat karib konglomerat Indonesia James Riady yang keduanya juga adalah anggota elit Arkansas Connection, sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di AS, berusaha menipu menipu publik Indonesia dengan mempromosikan Jokowi berkedok hasil penelitian lembaga penelitiannya.
Stan Greenberg mengatakan elektabilitas Jokowi medio September 2013 adalah sebesar 68 %, sedangkan PDIP meraih elektabilitas 28 %. Greenberg seolah – olah mendapatkan kesimpulan penelitian, bahwa alasan responden memilih Jokowi adalah karena Jokowi tokoh yang jujur dan dapat dipercaya.
Menurut lembaga survei dan konsultan politik yang dikendalikan Partai Demokrat AS itu, posisi elektabilitas kedua tertinggi setelah Jokowi adalah Prabowo Subianto (PS) 15 % dan Aburizal Bakrie (ARB) 11 %. Sedang elektablilitas parpol, setelah PDIP, disusul Golkar 18 %, Gerindra dan Demokrat yang sama – sama raih 10%.

Prof Dr Iberamsyah, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti presentasi tersebut beberapa bulan lalu, mengatakan hasil survei tidak terlalu mengagetkan, karena sudah tercermin dari hasil sejumlah lembaga survei selama ini. Ketika itu, posisi Stan Greenberg belum diketahui publik sebagai konsultan politik dan otak rekayasa popularitas dan elektabilitas palsu untuk Jokowi.
“Presentasi pekan lalu, tidak dilaksanakan secara terbuka, karena survey ini merupakan pesanan sebuah lembaga, bukan inisiatif Stan Greenberg,” ujar Iberamsyah pada akhir September 2013 lalu.
Persoalan yang mencuat saat ini adalah keraguan masyarakat luas terhadap seluruh hasil survey, polling atau jajak pendapat bilamana terkait dengan Jokowi. Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survey yang menilai Jokowi disebabkan oleh fakta bahwa Stan Greenberg sudah diketahui masyarakat luas sebagai dalang dari seluruh rekayasa popularitas dan elektabilitas Jokowi.
Semua hasil survey, polling, jajak pendapat dan penilaian terhadap Jokowi adalah palsu belaka (hasil rekayasa) dan diragukan keabsahannya. Masyarakat menilai, pengumuman hasil survey, polling, jajak pendapat dan lain lain terhadap Jokowi hanyalah merupakan hasil rekayasa (dibuat – buat) untuk menggiring opini dan membentuk persepsi publik seputar kehebatan Jokowi.

Di samping itu, fakta mengenai kinerja Jokowi yang buruk, tercermin dari kegagalan Jokowi menyerap anggaran APBD secara maksimal (hanya 55%, terendah dari seluruh propinsi di Indonesia), mandeknya program – program pembangunan daerah, serta ketidakmampuan Jokowi memenuhi janji – janji kampaye yang diucapkannya pada saat Pilkada tahun 2012 lalu.
Bencana banjir besar di Jakarta dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah, menyebabkan penilaian rakyat Jakarta semakin negatip terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, popularitas Jokowi di tengah – tengah masyarakat semakin tenggelam.
Sementara itu Ketua Umum PDIP, melalui tayangan ‘Mata Najwa’ di Metro TV Rabu (22/1), menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dan memintanya untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun penuh.
Sebuah blog Intelijen yang ditulis oleh Senopati Wirang mencoba memberikan bantahan terhadap keterlibatan tokoh Yahudi Kiri Liberal Stanley Bernhad Greenberg dalam merekayasa pembentukan citra palsu, peningkatan popularitas dan elektabilitas Jokowi. Berikut ini tanggapan terhadap argumentasi Senopati Wirang.

Tanggapan pertama mengenai konfirmasi keterlibatan Kantor Greenberg Quinlan Rosner Research yang menurut Senopati Wirang tidak ada catatan atau konfirmasi bahwa kantor konsultan Greenberg itu terlibat, digunakan atau disewa oleh Jokowi atau pun tim Jokowi. Wirang bahkan sampai mencantumkan nomor telpon kantor Greenberg jika ada pihak tertentu ingin menanyakan perihal hal tersebut.
Bagi siapa pun yang membaca penjelasan Wirang itu tentu ada rasa geli di dalam hati. Bagaimana mungkin keterlibatan kantor Greenberg Quinlan Rosner Research dalam merekayasa citra palsu Jokowi akan diumumkan secara terbuka. Sebaliknya, keterlibatan Greenberg sedapat mungkin dirahasiakan. Kenapa ? Pertama, karena Greenberg dikenal luas sebagai sosok Yahudi kiri liberal. Frase / kata ‘Yahudi’ saja sudah menimbulkan alergi antipati mayoritas rakyat Indonesia, apalagi paham kiri liberal yang dianut Greenberg, pasti menimbulkan reaksi negatif yang luar biasa dari rakyat Indonesia dan berdampak antipati rakyat terhadap Jokowi, figur yang dibantu Greenberg pencitraan dan kemenangannya.

Sosok Greenberg sebagai konsultan politik yang berhasil mengubah persepsi rakyat Amerika Serikat (AS) dan militer AS, dari yang semula menentang Lesbian, Gay, Transgender dan Biseksual (LGBT) menjadi berbalik mendukung LGBT merupakan tokoh yang dianggap sebagai perusak nilai – nilai agama dan budaya luhur yang menjunjung tinggi kodrat kemanusiaan. Greenberg adalah pahlawan bagi kelompok lesbian, gay, transgender dan biseksual, yang kini mendapat tempat seluas – luasnya di AS dan militer AS.
Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui sepak terjang Greenberg dalam mengubah persepsi dan perilaku manusia melalui pembentukan opini publik, Greenberg tak ubahnya seperti bahaya laten komunis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tokoh kiri liberal yahudi ini merusak nilai – nilai agamis pancasilais yang menjadi dasar hidup rakyat dan bangsa Indonesia.
Keterlibatan Stanley Greenberg dalam pencitraan palsu Jokowi adalah bersifat sangat rahasia dan pasti tidak akan diakui secara resmi. Namun, jejak Greenberg dalam setiap pencitraan Jokowi (termasuk Ahok) dapat dibuktikan dengan ketelitian dan kecermatan kita menganalisa metode dan strategi pencitraan yang ditampilkan Jokowi (dan ahok).

Jejak pertama keterlibatan Stanley Greenberg pada rekayasa citra Jokowi adalah keikutsertaan / nominasi Jokowi di seleksi walikota terbaik dunia melalui The Mayors Foundation. Lembaga ini dipilih sebagai salah satu cara mengorbitkan nama Jokowi karena tidak memerlukan persyaratan atau kriteria yang rumit. Siapa saja bisa diajukan sebagai nomine dan siapa saja bisa memberikan suara dukungan (vote) secara online. Lebih mudah Jokowi menang di The Mayors Foundation daripada peserta Indonesian Idol atau acara idol – idolan lain. Cukup dengan mengerahkan ratusan sampai ribuan orang yang dibayar murah untuk berikan suara dukungan / pilihan untuk Jokowi melalui online.
Keikutsertaan Jokowi diseleksi di Mayors Faoundation itu kemudian dieksploitasi habis – habisan oleh media – media nasional dan lokal yang sudah merupakan bagian dari tim pencitraan Jokowi. Tidak ketinggalan media luar negeri yang merupakan jaringan Stan Greenberg atau James Riady cs untuk memberikan apreasiasi, liputan luas dan testimoni – testimoni yang sangat kental kebohongannya.
Jejak kedua dapat dilihat dari aktifitas Jokowi sehari – hari yang lebih banyak ditujukan atau untuk kepentingan pencitraan diri Jokowi dengan liputan media secara masif dan kontiniu. Semua gerak langkah, tingkah laku, perbuatan, dan seterusnya dimuat tanpa henti oleh media. Kegiatan – kegiatan Jokowi ini dikombinasi dengan program – program populis yang dibiayai APBD tapi lebih merupakan program untuk kepentingan pencitraan Jokowi daripada kepentingan umum / rakyat. Mulai dari acara pesta sambut tahun baru, ulang tahun Jakarta, konser Metalica, festival keraton sedunia dan seterusnya hingga kedatangan – kedatangan selebriti dunia yang khusus diundang untuk memberikan bobot pencitraan Jokowi. Persis konsepnya dengan konsep Stan Greenberg ketika mengorbitkan Clinton sebagai capres AS pada tahun 1991 – 1992.

Jejak ketiga adalah pola pembagian tugas antara Jokowi dan Ahok. Jokowi sibuk pencitraan sesuai arahan Stan Greenberg, Ahok diarahkan untuk mengubah nilai – nilai agamis dan Pancasilais menjadi kiri liberal sekuler sesuai dengan tujuan mereka untuk memberikan ruang yang lebih besar di kalangan rakyat Indonesia bagi kelompok non muslim dan sekuler menjadi pemimpin negara. Pernyataan – pernyataan dan kebijakan – kebijakan Ahok yang memancing konflik sosial dan polemik sosial itu dilakukan secara sistematis : mempertentangkan agama dengan konstitusi, menghina Muhammadiyah, melecehkan betawi dan FPI, menempatkan Susan yang murtad sebagai Lurah di Lenteng Agung yang dikenal sebagai basis muslim tradisional dan seterusnya. Tugas khusus Ahok sesuai arahan Greenberg adalah agent of change utk nilai – nilai islam dan pancasila menjadi nilai -nilai sekuler. Ahok tidak perlu pencitraan diri dan mengejar kekuasaan karena jika Jokowi menjadi Presiden RI secara otomatis Ahok akan menjadi Gubernur DKI. Kemenangan bagi kubu James Riady cs yang dibantu penuh Greenberg. Dan kehancuran total untuk rakyat Indonesia.
Jejak keempat Stan Greenberg terlihat dari kunjungan – kunjungan para tokoh menemui Jokowi yang masih merupakan jaringan Greenberg seperti Evan Greenberg yang berkunjung ke Jakarta Juli 2013 lalu mengatasnamakan Ketua Perdagangan AS – Indonesia, lembaga yang sebelumnya tak pernah terdengar. Atau kedatangan Menlu Inggris ke Balaikota DKI temui Jokowi sambil menyelundupkan Duta Besar Israel untuk Singapura dalam rombongannya.

Jejak kelima Stan Greenberg adalah keanggotaannya di Arkansas Connection yang terkait erat dengan James Riady yang juga anggota Arkansas Connection. Paguyuban Arkansas Connection dikenal di AS sebagai sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahaan Obama, dimana Bill dan Hilary Clinton sebagai tokoh utama Arkansas Connection sekaligus penasihat bagi presiden Obama.
Jejak keenam Stan Greenberg terlihat dari keterlibatannya dalam mengkoordinasi dan sinkronisasi jaringan media dalam dan luar negeri untuk pembentukan opini dan citra positif Jokowi dengan menampilkan kehebatan – kehebatan palsu Jokowi dan menutupi semua kelemahan – kelemahan dan kegagalan – kegagalan Jokowi. Penguasaan lebih 80% media massa nasional dan pembentukan kanal – kanal berita khusus Jokowi di Kompas, Detik dan seterusnya itu adalah bagian dari rencana besar Greenberg.
Jejak ketujuh Greenberg dapat dilihat pada atensinya secara pribadi yang besar terhadap sosok Jokowi. Greenberg konsultan politik dan ahli poling nomor satu dunia ini tanpa sungkan mempromosikan Jokowi yang ‘hanya’ seorang Gubernur Jakarta, ditengah – tengah kesibukannya yang luar biasa menangani ratusan politisi kelas dunia yang menjadi kliennya.

Peran Greenberg itu terlihat jelas ketika tanpa diketahui alasannya, Greenberg tiba – tiba menampilkan ‘hasil survey dan penelitiannya’ yang dimuat pertama sekali oleh media – media milik James Riady (First Media Grup). Greenberg tercatat sedikitnya tiga kali turun langsung mempromosikan Jokowi sebagai capres terkuat, capres terjujur, dan capres yang paling dapat diterima. Semua publikasi survey dan pendapat Greenberg itu bukanlah sesuatu kebetulan belaka melainkan erat hubungannya dengan posisinya sebagai otak dari tim pencitraan dan konsultan politik Jokowi bersama – sama rekannya sesama anggota kelompok elit Arkansas Connection, James Riady. (Raden Nuh)

link sumber

Jokowi Gagal Nyapres

Walau belum pasti siapa kandidat capres-cawapres yang akan menjadi rival Jokowi menuju kursi RI 1 menarik kiranya kita membayangkan jika Jokowi gagal menjadi presiden Indonesia tahun 2014. Jika Jokowi gagal menjadi Presiden ada beberapa analisis saya yang mungkin akan terjadi :

Kerugian Modal “Pencitraan” ke Media
Kita bisa melihat sebelum Jokowi resmi dicalonkan mencadi Capres PDIP, tiap hari media mainstream semisal kompas.com, detik.com, vivanews.com,dsb begitu lebay memberitakan seluk beluk aktifitas Jokowi mulai dari bangun tidur, makan, istirahat bahkan mau berak sekalipun menjadi sesuatu yang layak diberitakan. Belum lagi di social media, Tim JASMEV (Jokowi Ahok Social Media Volunteer) begitu bersemangat membranding Jokowi sebagai sosok yang suka “blusukan” dan sederhana. Bahkan sebagai effect dari pencitraan ini ada sebagian orang mengatakan Jokowi adalah Satria Piningit. Jokowi ingin berbeda dengan zaman SBY dimana di Televisi menjadi mainstream utama pencitraan karena mungkin biaya kampanye lewat TV sangat mahal. Tapi tetap saja kampanye sosmed ini memakan biaya yang banyak, ingat: no free lunch. Pemodal kampanye jokowi jelas akan menanggung rugi dan kekecewaan yang sangat besar. Karena harapan jadi sirna, sirna dan sirna. Jadi Jokowi harus menang kalau tidak ingin sirna harapan para pemodal

Kerugian tenaga blusukan
Blusukan itu melelahkan broo, walaupun mungkin jokowi “Ikhlas”. Ini lebih menyakitkan dan melelahkan kalau Jokowi ternyata tidak ikhlas,hanya mengejar kekuasaan dan jabatan. Dan jika gagal trus mau blusukan lagi sudah basi diliput mediaditambah tidak bisa untuk mendapatkan jabatan lagi. Media tentu ingin berita yang fresh,salah satunya memberitakan konerja presiden baru daripada terus memberitakan blusukan Jokowi. Bisa kebayang gak rasa sakit hatinya Jokowi ? . Jadi Jokowi harus menang yaa

Kekecewaan Megawati
Bunda “Partai Banteng” ini jelas menyimpan kekecewaan yang mendalam karena “kepentingan parta dan pesanan” tidak dapat beliau realisasikan. Pujian “biar Jokowi krempeng tapi dia banteng” akan menjadi ungkapan yang tidak punya realita karena “si Banteng” telah kalah. Dan PDI dengan suara terbanyak pemilu harus “pusing-pusing” lagi mengadakan lobbying menteri kabinet kepada Prediden terpilih nanti.

Depresi Mental
Ini yang paling dikhawatirkan menimpa pada Jokowi yaitu depresi mental. Karena sudah banyak biaya, tenaga, usaha, dan waktu yang dicurahkan untuk tahta RI 1 ternyata kandas. Belum lagi masalah Jakarta yang menggunung membuat hari-hari Jokowi selanjutnya akan terasa selalu “mendung”. Anda tentu tidak ingin melihat jokowi menjadi trending topic lagi kan ? yang semula hashtag nya #JokowiforPrecident, #JokowiRI1 #JokowiPresidenku berubah menjadi #JokowiDepresi, #JokowiGila, dsb.

Akhir kata, bagi anda pendukung dan tim sukses Jokowi selamat berjuang yaa. .

KAMPUNG POLITIK

Tab 1 Top Area

Tech News

Game Reviews

Recent Post